SUSTAIN

Lokakarya Pengarusutamaan Gender di Perguruan Tinggi

Penulis
Kekson Salukh
Tanggal Terbit
3 Februari 2022

Prodi Ilmu Politik Fisip Undana Gelar Workshop Pengarusutamaan Gender di Perguruan Tinggi

KUPANG, VICTORY NEWS-Program Studi (Prodi) Ilmu Politik Fisip Undana Kupang, NTT menyelenggarakan workshop mengenai Gender Mainstreaming in Higher Education ( Pengarusutamaan Gender di Perguruan Tinggi), Kamis (3/2/2022) di Kupang.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Capacity Building bertema Citizens Participations in Resource Governance and Sustainable Transition (CitRes) dalam program Kerja sama internasional Norwegian Program for Capasity Development in Higher Education and Research for Development II (NORHED II).

Kegiatan ini terlaksana atas kolaborasi antara Faculty of Social and Educational Science Norwegian University of Science and Technology (FSES NTNU), Fisipol UGM, Fisip Undana, Fisip UBB, dan Politeknik Negeri Pontianak (Polnep).

Dekan Fisip Undana, Dr. Melkisedek Neolaka dalam sambutannya mengungkapkan, Program Norhed II ini merupakan kerja sama di bidang peningkatan kapasitas staf pengajar, administrasi dan institusi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi agar menjadi sensitif terhadap kesetaraan dan keadilan gender.

Koordinator Prodi Ilmu Politik, Esrah Benu mengatakan, tujuan kegiatan itu sebagai upaya untuk mendorong penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang sensitif terhadap kesetaraan dan keadilan gender.
“Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pencerahan dan jalan bagi internalisasi pengarusutamaan gender ke dalam kurikulum dan interaksi serta kehidupan akademik di kampus, ” katanya.
Manager Program NORHED, Dr Rudi Rohi mengatakan, workshop pengarusutamaan gender bertujuan menginternalisasi perspektif pengarusutamaan gender khususnya feminisme dalam kehidupan kampus agar lebih ramah kepada perempuan.

“Targetnya dari workshop ini kami bisa menghasilkan sebuah dokumen pra kebijakan yang bisa kami tawarkan untuk Program Studi Ilmu Politik Fisip Undana dan kolaborasi dengan fakultas lain. Kami berharap ini bisa diinternalisasi dalam kurikulum program studi ilmu politik, minimal kami bisa memulai duluan, ” ujarnya.

Dr Rudi berharap Prodi Ilmu Politik FISIP Undana juga bisa memiliki Code of conduct (Pedoman Etika Kerja) mengenai interaksi akademik maupun non akademik di lingkungan kampus yang mengutamakan kesetaraan gender.***

Kunjungi laman utama artikel

You may also like

Local social movements and local democracy: tin and gold mining in Indonesia

This article investigates the strategies used by local social movements to respond to increased extractive …

Pelajari Lebih Lanjut →

Standardised data on initiatives—STARDIT: Beta version

There is currently no standardised way to share information across disciplines about initiatives, including fields …

Pelajari Lebih Lanjut →
Scroll to Top